uu no 8 1974. University Solutions. uu no 8 1974

25 UU No. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah : a. 1/1974 keluarga dalam garis keturunan keatas atau kebawah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);. 1974. 1. TENTANG DATABASE PERATURAN. UU No. Undang-undang (UU) TENTANG Pokok- Pokok Kepegawaian. Undang-undang (UU) NO. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau biasa disebut UU perkawianan menganutAzas perkawinan Monogami relatif artinya apabila seorang suami beristri lebih dari seorang harus mendapat ijin dari pengadilan. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1974. selain itu tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum adat dengan hukum. UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974. Manajemn Kepegawaian Negara Versi Pak Amril. 36. Pengujian Pasal 268 Ayat (1) dan Penjelasannya UU No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU). Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1 TAHUN 1974 (1/1974) Tanggal: 2 JANUARI 1974 (JAKARTA) Sumber: LN 1974/1; TLN NO. 5 digunakan, terlebih dahulu ada UU No. dan yang terakhir digunakan sekarang adalah UU No. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara RIS dan Kerajaan Belanda. skripsi thesis, uin sunan kalijaga. 18 tahun 1965. pdf. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1974. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah h. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 4. : Bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang. Pokok-pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1974. 43 Tahun 1999 UU No. 387 9 Perjudian - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. UU Nomor 05 Tahun 2014-1-5. Peraturan Perundang-undangan. Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI. (selanjutnya disebut PNS) diatur dalam UU No. 1982/ No. Undang-undang (UU) NO. 1/1974, menikah dini adalah di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah usia 16 tahun bagi perempuan. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Dulu undang-undang yang digunakan adalah UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Tipe Dokumen. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 8, LN. E. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Undang-undang (UU) NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. kitab suci atau simbol keagamaan. UU No. Karena itu, dalam rangka niencapai tujuan pembangunan nasional. 3. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. Perjalanan panjang undang-undang pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan kita telah mengalami pasang surut mulai dari Indonesia merdeka hingga saat ini. Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata dan berkesinambungan materiil dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai. 8. 1974. Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil (Pasal 26 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa. Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Undang-undang (UU) NO. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara. Wow. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. 8 Tahun 1974 dengan UU No. 8 Tahun 1974. Undang-undang (UU) NO. PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2017 PERKA PPATK NO. Mereka hanya mempercayai roh-roh dan dewa-dewa dan benda–benda lain atau disebut dengan animisme dan dinamisme. Pasal I. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN . 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; PP Nomor 15 Tahun 1979. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis,. Mulailah timbul persoalan, termsuk penyalagunaan. NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01. BOX 164 Jember Jawa Timur 68101 Indonesia. Facebook Twitter Whatsapp. 1974/ No. Download * Klik pada nama file untuk. Tahun. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 5 /2014) Di dalam ketentuan pasal tersebut, bunyi sumpah/ janji PNS yakni : "Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,. 6401, JDIH. 8 Tahun 1974 Pokok- Pokok Kepegawaian DETAIL PERATURAN Abstrak. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. melanggar larangan bagi Kepala Desa yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis,. TB Simatupang No. Undang-undang (UU) Bentuk. I PUTU AGUS ADIANTARA, S. 1999. c. 2014/No. 8 Tahun 1974 Pokok- Pokok Kepegawaian DETAIL PERATURAN Abstrak. Mengubah Undang-Undang No 8 Tahun 1974 Tahun 1974 ; Lampiran. UU Nomor 13 Prps Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai; dan UU Nomor. Tidak Berlaku Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan. UU No. 32, TLN NO. Judul. Kemudian mereka bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi. 1/1974 Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f), KHI Inpres No. pdf. Perkawinan adalah suatu perbuatan atau fakta hukum yang diatur dalam tata aturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi. b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pasal 16 UU No. Tempat Penetapan. 1. 6 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian e. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1989. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 9. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya. Periode I (1945-1948) Pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah secara khusus. UU. Dari perjalanan pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut menurut para pakar terjadi sikap yang ambivalen: di satu sisi sesuai dengan era reformmasi dilakukan desentralisasi ke daerah, di sisi lain peranan pemerintah pusat melalui kementerian sektor memperkuat peran sentralnya. AD Premier 9th floor, Jl. BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAM, ZAKAT, DAN WAKAF. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 8 Bentuk Undang-undang. Mengenai unsur Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi landasan perkawinan, maka menurut Pasal 1 UU No. 25 UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No 22 Tahun 1999, 2005 USU Repository©2006 pusatlah yang akan membagi-bagikan dana tersebut kepada masing-masing daaerah, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensinya menjadi sangat terbatas. No. Ketentuan Umum Bab 1. 8. 8 TAHUN 1974. 55, TLN NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA. Hal ini atas dasar pemikiran. 2019 KODE ETIK ASN. 1/1974 Ps. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 1974. Amora Rose. perbedaan yang sangat signifikan dengan ketentuan UU No 1-1974, khususnya tentang sahnya perkawinan. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. 1974/ No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1974. Abstract. U. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat. Tutup. 5/1979,UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU 22/2003), dan (vii) UU No. Undang-undang (UU) NO. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. 10. 02. 8, LN. Kedua UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian . kawin, boleh bertindak sendiri dalam perjanjian kawin, asal “dibantu” ortu / org yg harus. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Pelaksanaan Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975perubahan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994; Mengingat : 1. 5 Tahun 1974 ini adalah ketergantungan Pemda yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Teguh Setiawan. UU No. Bagian Kedelapan Penghargaan Pasal 33 1. UU No. UU Perkawinan Mendiskriminasi Pasangan Beda Agama. Tipe Dokumen. NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.